Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | Indonesian |
Veröffentlicht: |
[Djakarta]
[Penerbitan Universitas]
[1960]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 236 S. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV043040773 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20160602 | ||
007 | t | ||
008 | 151120s1960 |||| 00||| ind d | ||
035 | |a (OCoLC)250565561 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV043040773 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ind | |
049 | |a DE-188 | ||
100 | 1 | |a Siong, Gouw Giok |e Verfasser |4 aut | |
242 | 0 | 0 | |a Die internationalrechtliche Seiten der Verstaatlichung in Indonesien |y ger |
245 | 1 | 0 | |a Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia |c oleh Gouw Giok Siong |
264 | 1 | |a [Djakarta] |b [Penerbitan Universitas] |c [1960] | |
300 | |a 236 S. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
650 | 4 | |a Dutch property / Indonesia | |
650 | 4 | |a Government ownership / Indonesia | |
650 | 7 | |a Dutch property |2 fast | |
650 | 7 | |a Government ownership |2 fast | |
651 | 7 | |a Indonesia |2 fast | |
856 | 4 | 2 | |m SWB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028465400&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028465400 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804175404391464961 |
---|---|
adam_text | D A F T A R I S I
BAGIAN I: SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PADA MASA-
LAH NASIONALISASI
BAB I: TENTANG PRINSIP TERRITORIALITET 1
I. NASIONALISASI ADALAH MASALAH AKTUIL 1
II. SOAL-SOAL HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PADA NASIONALISASI 2
III. PERHATIAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL BERTAMBAH 4
IV. URAIAN ISTILAH
2
5
V. PRINSIP TERRITORIALITET 9
VI. JURISPRUDENSI 11
CHARTREUSE . . 11
NASIONALISASI RUSSIA 12
RADJA ALPHONSO XIII V. BANCO DE VIZCAYA 14
DR. DRALLE S BIRKENHAARWASSER 15
DJERMAN BARAT * 15
BELGIA 16
NEGERI BELANDA 16
NASIONALISASI TSJECHOSLOWAKIA . . . 17
B. A. T. A. 19
KEUNTUNGAN PEMAKAIAN AZAS TERRITORIALITET 20
NASIONALISASI TERUSAN SUEZ . . . . 21
VII. PENDIRIAN PARA SARDJANA 21
VIII. AZAS LEX REI SITAE 23
IX
V
PENJIMPANGAN ATAS PRINSIP TERRITO RIALITET 25
X. KESIMPULAN JURISPRUDENSI DAN PARA SARDJANA 29
XI. U.U. NASIONALISASI R.I. NO. 86 TAHUN 1958 30
APAKAH UNDANG-UNDANG NASIONALISASI NO. 86 TAHUN 1958 SESUAI DENGAN
PRINSIP TERRITORIALITET ? 30
PANDANGAN PARA SARDJANA 32
XII. SENGKETA TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN 32
PENDAPAT BEITZKE 33
BAB II: NASIONALISASI INDON. DIMUKA FORUM HAKIM ASING 37
I. PENGUDJIAN HAKIM ASING 37
MATJAM
2
PENGUDJIAN 37
II. KOMPETENSI HAKIM ASING : 37
MENGAPA DISAMPAIKAN KEPADA HAKIM ASING 38
NASIONALISASI EXTRATERRITORIAL 38
KLAIM REVINDIKASI 38
III. NEGARA SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA IMMUNITY 38
LURE IMPERIL ATAU LURE GESTIONIS 39
NASIONALISASI ADALAH PERBUATAN LURE IMPERII 40
TJARA MEMPEROLEH JANG PENTING 40
TJONTOH KONKRIT BERKENAAN DENGAN NASIONALISASI 41
IV. ACT OF STATE DOCTRINE 42
SECONDARY IMMUNITY 42
JURISPRUDENSI INTERNASIONAL 42
AMERIKA SERIKAT 42
UNDERHILL V. HERNANDEZ 42
OETJEN V. CENTRAL LEATHER CO 43
DJUGA BERLAKU DALAM SENGKETA ANTARA SESAMA PERUSAHAAN U.S.A 44
KONFISKASI OLEH MEXICO . . * 44
230
BUKAN IMMUNITY 45
DJUGA BERLAKU DJIKA W N.-U.S.A. JANG TERKENA 45
PENJELESAIAN HARUS MELALUI DJALAN DIPLOMATIK 45
NASIONALISASI MINJAK MEXICO . . . * 46
KONFISKASI OLEH NAZI-DJERMAN 46
PERASAAN TIDAK PUAS *
;
47
SEBAB DIANUTNJA ACT OF STATE DOCTRINE DI U.S.A. : SEPARATION OF
POWERS 47
HAKIM HANJA BERANI MENGUDJI DENGAN BANTUAN EXECUTIVE 47
PENDAPAT KOLLEWIJN 48
PENDAPAT IAIN-LAIN PENULIS BELANDA. 49
KESIMPULAN BERKENAAN DENGAN NASIONALISASI INDONESIA 49
JURISPRUDENSI DI INGGERIS 50
LEADING CASE INGGERIS : LUTHER V. SAGOR - 50
PENGAKUAN NEGARA JANG MELAKUKAN NASIONALISASI PENTING 50
PUTUSAN TINGKAT PERTAMA , 51
PUTUSAN DIM. TINGKAT BANDINGAN : PENGAKUAN RUSSIA OLEH INGGERIS JANG
MENOLONG 51
PENGAKUAN BERSIFAT RETROACTIVE 51
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PARA HAKIM 52
PERTIMBANGAN SCRUTTON, L. J. . 52
FIHAK EXECUTIVE JANG HARUS MEMBANTU 53
KATA-KATA TERMASHUR 53
SENGKETA TENTANG OBJECTS OF ART : PRINCESS PALEY OLGA V. WEISZ 53
ALASAN PENOLAKAN GUGATAN : PENGAKUAN RESMI PEMERINTAH RUSSIA 54
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PARA HAKIM 54
PUBLIC POLICY DARI SEIDL-HOHENVELDERN 55
PENDIRIAN PARA SARDJANA HUKUM INGGRIS 56
PERISTIWA TANKER ROSE MARY 56
PEMBELAAN TERGUGAT 57
PENDIRIAN PENGGUGAT TENTANG NASIONALISASI 57
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM 57
KETJAMAN ATAS KEPUTUSAN INI 58
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BERLAINAN TENTANG NASIONALISASI IRAN 59
KEPUTUSAN PENGADILAN DI TOKIO 59
DALIL-DALIL PENGGUGAT 60
PEMBELAAN TERGUGAT 60
PERTIMBANGAN HUKUM . 60
BERLAINAN DARI PADA HAKIM ADEN 61
KETJAMAN , 61
KEPUTUSAN HAKIM ITALIA *. 62
TUNTUTAN PENGGUGAT 62
PENDIRIAN HAKIM 63
HANJA PENGAKUAN SUATU FAIT ACCOMPLI 63
KESIMPULAN JURISPRUDENSI INGGERIS 64
JURISPRUDENSI DINEGERI BELANDA 64
PERSOALAN NASIONALISASI MINJAK MEXICO 64
KEPUTUSAN RECHTBANK ROTTERDAM 65
PENDIRIAN DALAM TINGKAT BANDINGAN 66
PERADILAN OLEH MAHKAMAH TERTINGGI 67
DJANDJI UNTUK MENGGANTIRUGI BELUM MELANGGAR KETERTIBAN UMUM .... 67
PENTING UNTUK PERKARA-PERKARA NASIONALISASI INDONESIA - 67
KEPUTUSAN RECHTBANK ROTTERDAM LAGI 68
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN JANG BERLAINAN 69
231
KEPUTUSAN RECHTBANK ARNHEM 69
TINGKAT BANDINGAN 70
KEPUTUSAN PRESIDEN RECHTBANK ROTTERDAM 70
KEPUTUSAN2 BERKENAAN DENGAN LAIN
2
PENTJABUTAN HAK OLEH NEGARA- ASING . . 71
KETJAMAN KOLLEWIJN 72
SENGKETA TEMBAKAU 72
PERKARA R. M. S. LAWAN K. P. M. DIMUKA HAKIM AMSTERDAM 1951 ... 73
PENDAPAT PENULIS-PENULIS 74
PENDAPAT KOLLEWIJN 74
TJONTOH-TJONTOH JURISPRUDENSI TIDAK MENGENAI PERSOALAN HUKUM ANTARNEGARA
. 75
DI AMERIKA SERIKAL 75
DI NEDERLAND 75
KESIMPULAN KOLLEWIJN : PENGUDJIAN DIPERBOLEHKAN 76
PERKARA SENERNBAH LAWAN BANK INDONESIA . 76
PERTENTANGAN DENGAN HUKUM ANTARNEGARA ATAU OPENBARE ORDE 77
MENJIMPANG DARI DOKTRINE ACT OF STATE 77
PEMBELAAN BANK INDONESIA 77
DIPERGUNAKAN DALAM SENGKETA TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN 78
KESIMPULAN DARI JURISPRUDENSI DI NEDERLAND 78
JURISPRUDENSI DI BELGIA 79
JURISPRUDENSI DI DJERMAN 79
PASAL 30 EGBGB 80
PROSES TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN . . . * 80
INLANDSBEZIEHUNGEN 80
PERKARA BARANG-BARANG KUNST 81
KONFISKASI OLEH POLANDIA DAN TSJECHOSLOWAKIA 81
KESIMPULAN JURISPRUDENSI DJERMAN 82
LAIN-LAIN NEGARA EROPAH 82
JURISPRUDENSI PERANTJIS : TIDAK MENGANUT ACT OF STATE DOCTRINE 82
PERKARA POTASSAS IBERICAS 82
KOMPENSASI SETELAH PERKARA DIADJUKAN . . 83
NASIONALISASI MINJAK MEXICO 83
KAPAL-KAPAL ROPIT 84
PENGAKUAN RUSSIA BELUM BERARTI NASIONALISASI OLEHNJA DITERIMA 84
KESIMPULAN JURISPRUDENSI JANG DITINDJAU 85
PENTINGNJA BERKENAA-N DENGAN U.U. NASIONALISASI NO. 86 TAHUN 1958 ... 85
BAGIAN II: SEGI-SEGI HUKUM PUBLIK 1NTERNASIONAL.
BAB III: TENTANG SJARAT PEMBAJARAN GANTIRUGI ... 86
SJARAT PENGGANTIAN KERUGIAN ADALAH PENTING 86
HAK UNTUK MENASIONALISIR 86
APA JANG MENGAKIBATKAN PEROBAHAN PANDANGAN INI ? 87
DARI OBJEK MENDJADI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL 88
HAK MILIK TIDAK LAGI TAK-DAPAT-DIGANGGU-GUGAT 90
PERKARA TEMBAKAU DI BREMEN 91
HAK MELAKUKAN NASIONALISASI DIAKUI 91
PENDIRIAN JANG BERLAINAN 92
PENGGUNAAN HAK INI HAMS MEMENUHI SJARAT-SJARAT TERTENTU 91
APAKAH PENGGANTIAN KERUGIAN ADALAH SJARAT MUTLAK UNTUK SAHNJA
PENTJABUTAN HAK 92
SJARAT PENGGANTIAN KERUGIAN PENUH 93
PENDIRIAN KLASSIK 94
PERPUTARAN HALUAN 94
STATEMENT KLASSIK 94
232
PENDIRIAN BERLAINAN 95
HARUS DIBEDAKAN ANTARA PENTJABUTAN HAK SETJARA INDIVIDUIL ATAU GLOBAL .
. 95
GANTIRUGI BUKAN SJARAT MUTLAK UNTUK SAHNJA NASIONALISASI %
GANTIRUGI PENUH HANJA PADA PENTJABUTAN HAK INDIVIDUAL 96
ALASAN-ALASAN PEROBAHAN PANDANGAN 96
PENDIRIAN LAUTERPACHT 97
KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PENDIRIAN LAUTERPACHT 97
PENDIRIAN LOFTUS BECKER 97
PENGESERAN DALAM PANDANGAN TENTANG HAK MILIK 99
NASIONALISASI-NASIONALISASI JANG DILAKUKAN ACHIR-AECHIR INI 99
NASIONALISASI OLEH INDONESIA 100
ALASAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PANDANGAN KLASSIK 101
TENDENSI UNTUK KEMBALI KEPADA TEORI KLASSIK 102
SARDJANA-SARDJANA JANG MENENTANG TEORI KLASSIF 102
PENDIRIAN FRIEDMAN 102
PENDIRIAN DE LA PRADELLE . 103
PENDIRIAN ROLIN 104
PRAKTEK NEGARA-NEGARA TAK SESUAI DENGAN SJARAT GANTIRUGI PENUH 105
PENDIRIAN MCNAIR 105
JURISPRUDENSI JANG MENGKEDEPANKAN GANTIRUGI PENUH 106
PENDIRIAN IAIN-LAIN SARDJANA HUKUM JANG MENJOKONG PENGUSAHA
2
BELANDA . 107
PENDIRIAN VERDROSS 107
APA ARTINJA ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG ? 108
KETJAMAN TERHADAP LAUTERPACHT DAN DE NOVA 108
AZAS UNJUST ENRICHMENT 108
ONGERECHTVAARDIGDE
?
VERRIJKING DALAM HUKUM INDONESIA 109
PENDIRIAN WORTLEY 109
KETJAMAN KOLLEWIJN 109
PENDIRIAN PEMBUAT-PEMBUAT RECHTSGUTACHTEN BAGI PENGUSAHA- BELANDA ...
110
PENDIRIAN DAHM HO
TENTANG ALIRAN MODERN MENGENAI SJARAT GANTIRUGI ILL
BERMATJAM-MATJARN PENTJABUTAN HAK .- 112
BUKAN SUATU VOILE , TETAPI SUATU ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG 112
SJARAT ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG PADA DAHM DAN VERDROSS 112
PENDIRIAN BEITZKE 113
KETJAMAN TERHADAP FRIEDMAN 113
NASIONALISASI INDONESIA TIDAK MEMENUHI SJARAT PROMPTNESS 113
NASIONALISASI INDONESIA DISKRIMINATOIR ? 113
PENDIRIAN KIPP 113
GANTIRUGI PADA NASIONALISASI INDONESIA HANJA DIATAS KERTAS ? 114
KETERANGAN-KETERANGAN PENDJABAT-PENDJABAT R.I. TENTANG GANTIRUGI ....
114
PENGHORMATAN HAK MILIK ORANG ASING .... 115
KIPP TENTANG-LA PRADELLE .... 115
KIPP TENTANG FRIEDMAN : 115
NASIONALISASI INDONESIA BUKAN GLOBALENTEIGNUNG ? 116
PENDIRIAN KOLLEWIJN 116
NASIONALISASI HARUS DISERTAI PEMBAJARAN GANTIRUGI 117
SJARAT ADEQUATE COMPENSATION DITERIMA SETJARA UNIVERSAL 117
DJANDJI SADJA BELUM TJUKUP 117
PENDIRIAN MEREKA JANG MEMBELA NASIONALISASI INDONESIA 118
PENDIRIAN DOLLE DAN ZWEIGERT 118
SJARAT ANGEMESSENEN ENTSCHAEDIGUNG . . 118
NASIONALISASI INDONESIA MENGENAI GANTIRUGI 118
233
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG GANTIRUGI DILAKSANAKAN 119
GANTIRUGI INDONESIA DIPERBANDINGKAN DENGAN IRAN 119
HASRAT UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN KERUGIAN SUNGGUH-SUNGGUH .... 119
KETJAMAN TERHADAP VERDROSS 120
SARDJANA-SARDJANA HUKUM JANG BERPENDAPAT IAIN DARIPADA VERDROSS . . .
120
PENDJADJAHAN HARAS DIPERHATIKAN 121
PENGHARGAAN UNTUK KARJA FRIEDMAN 121
PENDIRIAN DE NOVA 121
HARUS BERSIKAP RIIL 122
PRAKTEK NEGARA-NEGARA BERKENAAN DENGAN GANTIRUGI 122
PELEMBUTAN TERHADAP SJARAT GANTIRUGI 123
KETJAMAN TERHADAP VERDROSS 123
KETJAMAN TERHADAP MCNAIR 124
NASIONALISASI INDONESIA DALAM RANGKA DEKOLONIALISASI 124
PENGUSAHA-PENGUSAHA BELANDA SENDIRI BELUM PERNAH KLAIM GANTIRUGI ... 126
PEROBAHAN PANDANGAN TENTANG GANTIRUGI 126
APA ARTINJA ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG ? 127
BAB IV : PRAKTEK NEGARA2 BERKENAAN DENGAN PEMBAJARAN
GANTIRUGI.
A. GANTIRUGI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA-NEGARA MASING-MASING . .
128
U. S. S. R ! 128
MEXICO 128
BULGARIA 129
PERANTJIS 129
TJSECHOSLOWAKIA 129
DJERMAN TIMUR . 130
DJERMAN BARAT 130
HONGARIA 131
POLANDIA 131
YUGOSLAVIA 132
AUSTRIA * 132
INGGERIS 132
RUMANIA 132
SEJANDIA BARU 132
IRAN . 133
BOLIVIA 133
CUATEMALA *. 133
INDIA 134
MESIR 134
B. PERSETUDJUAN-PERSETUDJUAN PENJELESAIAN INTERNASIONAL 134
A. PERSETUDJUAN BERSIFAT UMUM 135
B. PERSETUDJUAN PEMBAJARAN INDIVIDUIL SETJARA LANGSUNG 135
C. PERSETUDJUAN PEMBAJARAN GANTIRUGI SETJARA INDIVIDUIL TAK LANGSUNG . .
. 136
D. PERSETUDJUAN PEMBAJARAN GANTIRUGI SETJARA GLOBAL 136
BULGARIA 137
TSJECHOSLOVAKIA ; . . 138
HONGARIA 138
IRAN * 138
MEXICO . 138
POLANDIA 140
RUMANIA 140
REPUBLIK PERSATUAN ARAB 140
YUGOSLAVIA 141
234
KESIMPUTAN ..*..,,, . . 141
PEMBAJARAN MENJITJIL . J42
TENTANG EFFECTIVE-NESS 142
TENTANG ADEQUATE-NESS , . 142
MOTIF-MOTIF UNTUK MELAKUKAN PEMBAJARAN GANTIRUGI 143
APA JANG DAPAT DISIMPULKAN TREATY PRACTICE ? 143
KESIMPULAN BERKENAAN DENGAN NASIONALISASI INDONESIA 144
BAB V: TENTANG AKIBAT HUKUM PELANGGARAN AZAS2 HUKUM
ANTARNEGARA 145
BATAL ATAU HANJA BERTANGGUNG DJAWAB UNTUK MEMBAJAR GANTIRUGI ? . . 145
PENDIRIAN TORSTEN GIHL 145
PENDIRIAN DOELLE DAN ZWEIGERT J46
PENDIRIAN WORTLEY 146
PENDIRIAN VERDROSS 146
PENDIRIAN VERZIJL 147
PENDIRIAN KITA PADA SENGKETA TEMBAKAU DI BREMEN - 148
PENDIRIAN BAADE 148
PENDIRIAN. BEITZKE * 148
PENDIRIAN SEIDI-HOHENVELDERN . . * 149
PENDIRIAN OBERLANDESGERICHT BREMEN 149
BA8 VI: SEGI-SEGI INTERNATIONAL DARIPADA PERKARA TEM-
BAKAU INDONESIA DI BREMEN DAN PERKARA THEE
INDONESIA DI ANTWERPEN 151
A. PERKARA TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN 151
TENTANG DUDUKNJA PERKARA 151
DAIIL-DALIL PARA PENGUSAHA BELANDA 152
BANTUAN JURIDIS DARI ACHLI-ACHLI HUKUM INTERNASIONAL 152
PEMBELAAN KITA 153
PERSOALAN HUKUM AGRARIA ANTARGOLONGAN 153
BERLAKUNJA AZAS-AZAS HUKUM ADAT 153
HAK KONSESI PERTANIAN BERSIFAT HAK PRIBADI 153
PERSOALAN HUKUM JANG SULIT 154
KESANGSIAN JANG KERUGIAN PENGGUGAT . 154
PENDIRIAN OBERLANDESGERICHT 154
PERSOALAN NASIONALISASI 155
NASIONALISASI OLEH R. 1 155
PENDIRIAN PENGUSAHA-PENGUSAHA TENTANG NASIONALISASI OLEH R. F. ... 156
1. SJARAT PEMBAJARAN GANTI-RUGI 156
BUKTI-BUKTI BAHWA GANTIRUGI JANG DIDJANDJIKAN OLEH R. I. TAK
MEMENUHI SJARAT 156
2. SIFAT DISKRIMINATORIS 157
PEMBELAAN KITA 158
3. PELANGGARAN K. M. B 159
PACTA SUNT SERVANDA 159
REBUS SIC STANTIBUS 159
PENDIRIAN OBERLANDESGERICHT BREMEN 160
1. U.U. NASIONALISASI DIADAKAN UNTUK MELAKUKAN TEKANAN
2
POLITIS . . 160
BUKTI-BUKTI ADANJA TEKANAN-TEKANAN POLITIS INI 151
PEMBELAAN KITA 161
ALASAN HUKUM : REPRESSAILLE 161
PENDIRIAN OBERLANDESGERICHT 162
NOTA BELANDA 162
235
PENDIRIAN SEIDL-HOHENVELDERN TERHADAP KEPUTUSAN SENGKETA TEMBAKAU INDON.
162
TENTANG KEPUTUSAN LANDGERICHT BREMEN 163
INLANDSBEZIEHUNGEN 163
APAKAH AKIBATNJA PELANGGARAN HUKUM ANTARBANGSA 130
TENTANG KEPUTUSAN OBERLANDESGERICHT 164
SOAL-SOAL HUKUM PERDATA INDONESIA 164
AKIBAT PELANGGARAN HUKUM ANTARBANGSA 164
PRIMAT HUKUM ANTARBANGSA ? 164
SEIDL-HOHENVELDERN TENTANG ROLIN 165
SEIDL-HOHENVELDERN TENTANG VERDROSS 165
SEIDL-HOHENVELDERN TENTANG SEGI DISKRIMINASI 165
TENTANG GANTIRUGI 166
BATAL ATAU HANJA GANTIRUGI 167
SOAL-SOAL HUKUM DJERMAN 167
HAUPTPROZESS . 167
KEPUTUSAN LANDGERICHT BIELEFELD (WESTFHALEN) 167
B. PERKARA THEE INDONESIA DI ANTWERPEN 168
PERMOHONAN SITAAN REVINDIKASI 168
DALIL-DALIL PEMOHON 168
NASIONALISASI INDONESIA 168
HAK MILIK PEMOHON LAPUK KARENANJA . 168
PERMOHONAN SITA DITOLAK 168
ALASAN-ALASAN HUKUM 169
ACT OF STATE DOCTRINE 169
LAMPIRAN NO. 1 : UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958 TENTANG NASIONALISASI
PERUSAHAAN MILIK BELANDA DI INDONESIA 170
LAMPIRAN NO. 2 : PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG POKOK-
POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA
(UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958) . 172
LAMPIRAN NO. 3 : PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 1959 TENTANG PEM-
BENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA 182
LAMPIRAN NO. 4 : PERATURAN PEMERINTAH NO. 4 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN
PERUSAHAAN PERTANIAN PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA JANG
DIKENAKAN NASIONALISASI . , , 188
LAMPIRAN NO. 5 : PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1959 TENTANG TUGAS
KEWADJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK BELANDA JANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN TJARA MENGADJUKAN
PERMINTAAN GANTI KERUGIAN 3 92
LAMPIRAN NO. 6 : URTEIL IM INDONESISCHEN TABAKSTREIT
HANSEATISCHE OBERLANDESGERICHT BREMEN 21*8* 59 . . 194
LAMPIRAN NO. 7 : BEVEL, VOORZITTER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN
198
LAMPIRAN NO. 8 : NOTA DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN DJAKARTA, 18*12*1959 199
DAFTAR SINGKATAN * 205
DAFTAR KEPUTUSAN-KEPUTUSAN 207
DAFTAR NAMA DAN HAL-HAL 209
DAFTAR BATJAAN * 226
DAFTAR ISI 230
236
|
any_adam_object | 1 |
author | Siong, Gouw Giok |
author_facet | Siong, Gouw Giok |
author_role | aut |
author_sort | Siong, Gouw Giok |
author_variant | g g s gg ggs |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV043040773 |
ctrlnum | (OCoLC)250565561 (DE-599)BVBBV043040773 |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01231nam a2200325 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV043040773</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20160602 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">151120s1960 |||| 00||| ind d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)250565561</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV043040773</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ind</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Siong, Gouw Giok</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="242" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Die internationalrechtliche Seiten der Verstaatlichung in Indonesien</subfield><subfield code="y">ger</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia</subfield><subfield code="c">oleh Gouw Giok Siong</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">[Djakarta]</subfield><subfield code="b">[Penerbitan Universitas]</subfield><subfield code="c">[1960]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">236 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Dutch property / Indonesia</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Government ownership / Indonesia</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Dutch property</subfield><subfield code="2">fast</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Government ownership</subfield><subfield code="2">fast</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Indonesia</subfield><subfield code="2">fast</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">SWB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028465400&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028465400</subfield></datafield></record></collection> |
geographic | Indonesia fast |
geographic_facet | Indonesia |
id | DE-604.BV043040773 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T07:15:45Z |
institution | BVB |
language | Indonesian |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028465400 |
oclc_num | 250565561 |
open_access_boolean | |
owner | DE-188 |
owner_facet | DE-188 |
physical | 236 S. |
publishDate | 1960 |
publishDateSearch | 1960 |
publishDateSort | 1960 |
publisher | [Penerbitan Universitas] |
record_format | marc |
spelling | Siong, Gouw Giok Verfasser aut Die internationalrechtliche Seiten der Verstaatlichung in Indonesien ger Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia oleh Gouw Giok Siong [Djakarta] [Penerbitan Universitas] [1960] 236 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Dutch property / Indonesia Government ownership / Indonesia Dutch property fast Government ownership fast Indonesia fast SWB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028465400&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
spellingShingle | Siong, Gouw Giok Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia Dutch property / Indonesia Government ownership / Indonesia Dutch property fast Government ownership fast |
title | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia |
title_auth | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia |
title_exact_search | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia |
title_full | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia oleh Gouw Giok Siong |
title_fullStr | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia oleh Gouw Giok Siong |
title_full_unstemmed | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia oleh Gouw Giok Siong |
title_short | Segi-segi hukum internasional pada nasionalisasi di Indonesia |
title_sort | segi segi hukum internasional pada nasionalisasi di indonesia |
topic | Dutch property / Indonesia Government ownership / Indonesia Dutch property fast Government ownership fast |
topic_facet | Dutch property / Indonesia Government ownership / Indonesia Dutch property Government ownership Indonesia |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028465400&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
work_keys_str_mv | AT sionggouwgiok segisegihukuminternasionalpadanasionalisasidiindonesia |